Papua paling tidak bahagia?

Agak aneh sebenarnya mendengar bahwa ternyata kebahagiaan kita ada yang ngukur ūüėÄ

Padahal, kebahagiaan itu sendiri sebernarnya adalah respon terhadap kejadian dalam kehidupan¬†yang menyebabkan kondisi pikiran atau perasaan menjadi senang dan bahagia. Jadi menurut saya kebahagaiaan itu tergantung respon/ perasaan/ perspektif setiap orang alias sangat-sangat relatif. Ada yang bisa bahagia dengan hal-hal yang sederhana, ada yang tidak bisa bahagia walau dengan hal yang sangat mewah ūüėÄ

Tapi okelah kita singkirkan dulu pendapat tak berbobot saya. ūüėÄ dan kita bahas yang lebih berbobot berikut ini.

Apa itu Indeks Kebahagiaan?

5 Feb 2014, Badan Pusat Statistik merilis Indeks Kebahagiaan Indonesia berserta 34 provinsi. Dikutip dari Berita Rilis Statistik (BRS) BPS tersebut, Indeks Kebahagiaan yang dimaksud merupakan indeks komposit yang disusun oleh tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial. Kesepuluh aspek tersebut secara substansi dan bersama-sama merefleksikan tingkat kebahagiaan yang meliputi kepuasan terhadap: 1) kesehatan, 2) pendidikan, 3) pekerjaan, 4) pendapatan rumah tangga, 5) keharmonisan keluarga, 6) ketersediaan waktu luang, 7) hubungan sosial, 8) kondisi rumah dan aset, 9) keadaan lingkungan, dan 10) kondisi keamanan.

Kenapa kemudian indeks ini harus diukur?

Indikator ini muncul dikarenakan bahwa indikator pembangunan yang selama ini diukur dengan indikator ekonomi, dirasa belum cukup untuk dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan yang sesungguhnya. Atau dengan kalimat lain, keberhasilan pembangunan di suatu daerah belum tentu berdampak positif terhadap tingkat kesejahteraan penduduknya.

Dibawah ini adalah daftar lengkap urutan Indeks Kebahagiaan Tahun 2014:

Untitled

Jreeengggg jreeenggg. ternyata Papua paling tidak bahagia :(

Padahal saya bahagia bahagia saja hidup di sini ūüėÄ (bukan saya sample-nya)

Selain bisa dilihat angka kompositnya, Indeks Kebahagiaan di tiap provinsi bisa kita lihat terperinci berdasarkan 10 aspek yang menjadi penialaian tingkat kebahagiaan.

Dibawah ini adalah rincian penilaian 10 aspek tersebut.

2

Dari gambar di atas bisa kita lihat bahwa dari 10 aspek yang dinilai ternyata aspek pendidikan merupakan aspek dengan nilai terendah, yaitu 50,91. Berbicara terkait permasalahan pendidikan di Papua memang tidak ada ujungnya. Kondisi demografi yang sulit sering dijadikan alasan rendahnya kualitas pendidikan di Papua. Padahal pendidikan merupakan indikator sangat penting dalam pengembangan daerah, karena melalui pendidikanlah kualitas SDM bisa ditingkatkan.

Aspek dengan nilai tertinggi adalah aspek Keharmonisan Keluarga. Alhamdulillah yah :D. Mudah2n keharmonisan keluarga Papua bisa terus terjaga dan dapat mencetak generasi-generasi hebat untuk kemajuan daerah.

Harapan saya indeks kebahagiaan ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah. Nilai di tiap aspek bisa menjadi pertibangan dalam membuat kebijakan sehingga keberhasilan pembangunan tidak diraih hanya dalam indikator ekonomi saja, melainkan bisa juga mendorong kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya.

Program Keluarga Berencana di Tanah Papua

Tujuan awal menulis kali ini sebenarnya ¬†mau nyoba¬†submit¬†ke koran. Tapi sepertinya saya kurang pede untuk itu, mengingat posisi saya yang sebenarnya masih “anak bawang” untuk bisa berbicara tentang topik tulisan ini. Tapi sebenarnya tidak ada salahnya juga menurut saya mencoba menuangkan apa yang telah didapat (walaupun masih sedikit) sehingga bisa menjadi ajang latihan menulis atau menganalisa sesuatu.

Jadi mohon dikomentari dan anggap saja ini sebagai¬†Fit & Proper Test¬†sebelum saya¬†submit¬†ūüėÄ

Program Keluarga Berencana di Tanah Papua

kecil_MG_1250

Salah satu tujuan dicanangkannya program Keluarga Berencana (KB) oleh pemerintah adalah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk  Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, jika dilihat dari pertumbuhannya, jumlah penduduk Indonesia bertambah sangat cepat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1930 jumlah penduduk Indonesia hanya sekitar 60 juta jiwa, 41 tahun selanjutnya tepatnya berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 1971 jumlah penduduk Indonesia bertambah 59 juta jiwa menjadi total 119 juta jiwa. Dengan rentang waktu yang hampir sama, yaitu 39 tahun, jumlah penduduk Indonesia menurut Sensus Penduduk 2010 melonjak menjadi 237 juta jiwa, artinya terjadi penambahan 119 juta jiwa atau dua kali lipat jika dibandingkan dengan rentang waktu pertama. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat ini menempatkan Indonesia berada pada urutan ke-4 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di bawah China, India & Amerika.

Kita tahu bersama bahwa penduduk merupakan modal dasar bagi pembangunan suatu negara. Dengan penduduk yang melimpah serta berkualitas, suatu negara berarti memiliki kapasitas Sumber Daya Manusia (SDA) yang  dapat meningkatkan produktifitas yang selanjutnya meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya, pemanfaatan kondisi seperti ini telah berhasil dilakukan oleh negara Tiongkok.

Namun sebaliknya, jumlah penduduk yang sangat besar dapat juga berpotensi menimbulkan masalah. Kuantitas penduduk yang terus melonjak tanpa diikuti dengan meningkatnya produktifitas justru akan berdampak negatif bagi negara tersebut. Jumlah penduduk yang sangat besar menjadikan tanggungan negara yang besar pula. Ketersediaan sarana kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan pemukiman merupakan tantangan yang harus dijawab negara tersebut. Dan dengan semua pertimbangan di atas maka Indonesia dirasa perlu untuk bisa mengendalian laju pertumbuhan penduduknya.

Lalu bagaimana dengan Papua?

Di era desentralisasi saat ini, pemerintah daerah diberikan mandat untuk bisa mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tidak terkecuali terkait program Kependudukan & Keluarga Berencana (KB). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa urusan Kependudukan & Keluarga Berencana merupakan urusan pemerintah konkuren yaitu urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan daerah provinsi dan daerah kab/kota. Artinya bahwa urusan Kependudukan & Keluarga Berencana bukan saja menjadi urusan pemerintah pusat melainkan urusan Kependudukan & Keluarga Berencana di tingkat daerah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, tentunya dengan pendekatan karakteristik daerah masing-masing.

Jika melihat kondisi yang ada, berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010 jumlah penduduk Provinsi Papua adalah 2.833.381. Dengan luas wilayah 316.553 km2, kepadatan penduduk di Papua hanya 10 Jiwa / Km2, artinya hanya ada kurang lebih 10 orang di tiap 1 km2 wilayah. Gambaran kondisi ini yang membentuk opini bahwa ‚ÄúWilayah Papua masih sangat luas‚ÄĚ.

Seperti diamanatkan pada UU 23 Tahun 2014 tersebut, urusan Kependudukan & KB di tingkat daerah yang menjadi tanggung jawab daerah tersebut, tentunya harus menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Program pengendalian kuantitas penduduk di daerah yang sangat padat penduduk harusnya menjadi program wajib yang gencar dicanangkan, namun sebaliknya, kita tentu tidak bisa memaksa program pengendalian kuantitas penduduk di daerah yang secara demografi masih jarang penduduknya. Sehingga menimbulkan pertanyaan berikutnya, yaitu ‚ÄúMasih perlukah program Kependudukan & Keluarga Berencana ada di Papua?‚ÄĚ.

Namun tentunya dalam melihat suatu kebijakan pemerintah haruslah dapat kita amati secara konprehensif, penilaian yang sangat sempit justru menyebabkan kita tidak bisa mengambil manfaat kebijakan tersebut secara menyeluruh. Yang perlu diketahui adalah program Kependudukan & Keluarga Berencana tidak hanya selalu berkaitan dengan penekanan laju pertumbuhan penduduk. Norma Keluarga Kecil, Bahagia dan Sejahtera yang menjadi tujuan utama penggalakan program KB dapat menjadi model ideal yang selanjutnya dapat memberikan banyak manfaat bagi keluarga itu sendiri.

Di Papua, tentunya program KB tidak bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduknya, mengingat jumlah penduduk yang masih sedikit dan daya tampung wilayah masih sangat besar. Titik berat penerapan program KB di Papua adalah pengaturan jarak kelahiran, hal tersebut dicanangkan mengingat tingginya angka kematian ibu dan bayi di Papua. Menurut data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), Angka Kematian Ibu (AKI) Papua adalah 362/100.000 kelahiran dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 54/1000 kelahiran. Dengan mengatur jarak kelahiran diharapakan organ reproduksi seorang ibu pasca melahirkan sudah lebih siap dan menurunkan resiko kematian ibu maupun bayi pada saat proses melahirkan berikutnya.

Tak hanya manfaat dari segi kesehatan saja, dengan mewujudkan Norma Keluarga Kecil, Bahagia dan Sejahtera kita masih bisa memperoleh manfaat lainnya. Diantaranya, pertama dengan mengatur jarak kelahiran, orang tua dapat memberikan perhatian penuh terhadap tumbuh kembang bayi sebelum merencanakan punya anak lagi, hal ini sejalan dengan program 1000 hari kelahiran pertama Pemerintah Provinsi Papua. Kedua, dengan memiliki jumlah anak yang sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga, keluarga tersebut bisa memenuhi cakupan asupan makanan bergizi, pendidikan yang baik serta kesehatan dalam rangka meningkatkan taraf keluarga, yang perlu lagi diingat adalah keluarga dengan kapasitas ekonomi yang baik memiliki kesempatan lebih terbuka dalam meningkatkan taraf pendidikan maupun kesehatan setiap anggota keluarganya. Manfaat ketiga, memiliki anak yang tidak terlalu dapat mendorong keikutsertaan para perempuan di dunia kerja.

Saat ini memang program Kependudukan & KB bukan merupakan program yang dipandang ‚Äúseksi‚ÄĚ oleh pemerintah provinsi maupun kab/kota. Opini masyarakat yang terlanjur terbentuk menjadikan program ini sulit diterima di masyarakat. Ditambah lagi hasil program pembangunan keluarga melalui program KB ini tidak bisa kita rasakan dalam waktu singkat.

Waropen September 2015

Sama seperti postingan sebelumnya, postingan ini juga berisi ‘laporan jalan-jalan’ dari Jayapura ke salah satu kabupaten di Papua, kali ini ke kabupaten Waropen.

Sedikit berbeda dengan perjalanan-perjalanan sebelumnya, perjalanan ke Waropen memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan ke daerah lain yang sudah ada transportasi langsung dari ibukota Provinsi Papua (Jayapura).

Berikut rutenya :

Rute pertama adalah perjalanan menuju Kab. Biak yang ditempuh menggunakan transportasi udara. Seperti biasa, maskapai plat merahlah yang kita pilih, sembari berharap GFF saya berubah bentuk jadi yang kartu :/.

Selanjutnya setelah stay kurang lebih 3 jam di Biak, perjalanan dilanjutkan menuju Serui dengan menggunakan pesawat ini.

IMG_20150908_125709_HDR (2000x1125)

Ini pengalaman kedua dengan rute yang sama (Biak – Serui) menggunakan maskapai milik ibu menteri Kelautan dan Perikanan. Yang berbeda adalah untuk kali ini pesawat dari Biak mendarat di bandara baru Serui, yang letaknya lumayan jauh dari pusat Kabupaten Serui.

IMG_20150908_125545_HDR (2000x1125)

IMG_20150908_125623_HDR (2000x1125)

 

Menurut sumber, proses peninjauan lokasi bandara ini sudah dilakukan sejak tahun 1993, dan baru di tahun 2015-lah bandara ini bisa beroperasi.

Rute selanjutnya adalah perjalanan dari Serui ke Waropen.

Rute dari Serui ke Waropen kita lalui menggunakan speedbot ini.

IMG_20150908_150040_HDR

IMG_20150908_150124_HDR (2000x1125)

Perjalanan pulang :

2 (dua) hari di Waropen menyelesaikan “tugas negara”, selanjutnya kita bertolak kembali ke Jayapura.

Alhamdulillah hari kami pulang bertepatan dengan jadwal kapal cepat dari Waropen ke Biak, sehingga tak perlu lagi melakukan perjalanan via Serui.

Perjalanan dari Waropen ke Biak akhirnya kita lalui menggunakan transportasi ini.

IMG_20150910_120646_HDR (2000x1125)

IMG_20150910_121448_HDR (2000x1125)

 

Sekian reportase perjalanannya ~

Tambahan :

IMG_20150908_150101_HDR (2000x1125)

IMG_20150908_150540_HDR (2000x1125)

IMG_20150908_161707_HDR (2000x1125)

IMG_20150908_161805_HDR (2000x1125)

 

Sarmi, 11 Agustus 2015

Tempat yang sama, dengan tujuan berbeda.

Untuk kedua kalinya saya berkesempatan berkunjung ke Sarmi. Tak banyak yang berubah, akses 8 jam dari ibu kota provinsi Papua menyebabkan perubahan Sarmi hampir tak terlihat dalam jangka waktu 1 tahun.

Sama seperti sebelumnya, ketika pulang dari Sarmi yang ditanyakan adalah “Dari Sarmi bawa udang k tidak?”.

Sayang saat itu udang lagi tak banyak, menyebabkan harganya juga menjadi tidak murah.

Bukan udang yang saya bawa, tapi hanya beberapa potret Kabupaten Sarmi yang berhasil saya capture.

IMG_0007.JPG

IMG_0020.JPG

IMG_0025.JPG

IMG_0028.JPG

IMG_0029.JPG

IMG_0031.JPG

IMG_0033.JPG

IMG_0036.JPG

IMG_0039.JPG

IMG_0041.JPG

IMG_0043.JPG

IMG_0044.JPG

IMG_0048.JPG

IMG_0049.JPG

IMG_0052.JPG